Tugas

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja sekretariat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah
• Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
• Pelaksanaan urusan umum.
• Pelaksanaan urusan kepegawaian.
• Pelaksanaan urusan keuangan.
• Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
• Pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah.
• Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah.
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Sekretariat terdiri dari :

1.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
• Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
• Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
• Pengelolaan pelengkapan, keamanan dan kebersihan.
• Pengelolaan dokumentasi dan informasi.
• Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai.
• Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian.
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksaanaan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2.  Sub Bagian Keuangan

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan.
• Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan.
• Pelaksanaan perbendaharaan pembukuan dan pelaporan keuangan.
• Pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah.
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

3.  Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
• Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
• Pengoordinasian peyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
• Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretarian dan pelaksanaan kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Tugas

Melaksanakan analisis, perencanaan, dan pengendalian anggaran.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja bidang anggaran.
• Perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pengendalian anggaran daerah.
• Pelaksanaan analisis anggaran daerah.
• Pelaksanaan perencanaan anggaran daerah.
• Pelaksanaan pengendalian anggaran daerah.
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Anggaran

Bidang Anggaran terdiri dari :

1.  Subbidang Analisis Anggaran

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian analisis dan pembiayaan anggaran.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja Subbidang Analisis Anggaran.
• Perumusan kebijakan teknis analisis potensi sumber dana dan pembiayaan anggaran.
• Analisis potensi sumber dana dan pembiayaan daerah.
• Pelaksanaan pengelolaan investasi daerah.
• Pelaksanaan administrasi hibah dana daerah.
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Analisis Anggaran.

2.  Subbidang Perencanaan Anggaran

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembiayaan dan pengendalian perencanaan anggaran.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan Anggaran.
• Perumusan kebijakan teknis perencanaan anggaran.
• Penyusunan rancangan Anggaaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
• Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran perangkat daerah.
• Penyusunan dokumen penyediaan dana anggaran kas.
• Penyusunan informasi penganggaran daerah.
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan Anggaran.

3.  Subbidang Pengendalian Anggaran

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengendalian anggaran.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja Subbidang Pengendalian Anggaran.
• Perumusan kebijakan teknis pengendalian penganggaran daerah.
• Penyusunan peraturan penganggaran daerah.
• Pelaksanaan pengendalian penganggaran daerah.
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pengendalian Anggaran.

Tugas

Melaksanakan dan membina perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja bidang aset.
• Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan pengamanan aset.
• Pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan aset.
• Pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset.
• Pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan dan pengendalian aset.
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Aset.

Bidang Aset terdiri dari :

1.  Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan aset.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset.
• Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengadaan aset.
• Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah.
• Pengadaan barang daerah sesuai dengan kewenangan.
• Penyusunan penetapan statuss penggunaan barang milik daerah.
• Pengurusan status hukum barang daerah.
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset.

2.  Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset.
• Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah.
• Pelaksanaan pengamanan fisik barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
• Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah.
• Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
• Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
• Pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah.
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset.

3.  Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset.

Tugas

Menyiapkan bahan penatausahaan dan pengendalian aset.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset.
• Perumusan kebijakan teknis penilaian, penatausahaan, pengendalian dan tuntutan ganti rugi barang milik daerah.
• Pelaksanaan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah.
• Pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.
• Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi barang milik daerah.
• Pelaksanaan penilaian barang milik daerah yang belum memiliki nilai.
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset.

Tugas

Melaksanakan, membina dan mengendalikan belanja gaji, belanja non gaji, dan pengendalian kas daerah.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan.
• Perumusan kebijakan teknis penatausahaan kuangan daerah.
• Pelaksanaan penatausahaan belanja gaji, dan belanja non gaji.
• Pembinaan penatausahaan belanja gaji.
• Pelaksanaan pengendalian kas daerah.
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perbendaharaan.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari:

1.  Subbidang Belanja Gaji

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pembayaran belanja gaji.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja Subbidang Belanja Gaji.
• Perumusan kebijakan teknis pengelolaan belanja gaji dan pembinaan penatausahaan belanja gaji.
• Pelaksanaan pengelolaan belanja gaji.
• Pembinaan penatausahaan belanja gaji.
• Evaluasi dan penyusanan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Belanja Gaji.

2.  Subbidang Belanja Non Gaji

Tugas

Menyiapkaan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian penatausahaan belanja non gaji dan pengendalian kas daerah.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja Subbidang Belanja Non Gaji.
• Perumusaan kebijakan teknis penatausahaan belanja non gaji dan pengendalian kas daerah.
• Pelaksanaan penatausahaan belanja non gaji.
• Pelaksanaan pengendalian kas daerah.
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidan Belanja Non Gaji.

Tugas

Melaksanakan dan membina akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja bidang Akuntansi dan Pelaporan.
• Perumusan kebijakan teknis akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.
• Pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah.
• Pelaksanaan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan daerah.
• Pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :

1.  Subbidang Akuntansi dan Evaluasi

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah dan evaluasi realisasi keuangan daerah.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja Subbidang Akuntansi dan Evaluasi.
• Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah dan pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.
• Pelaksanaan akuntansi keuangan daerah.
• Pembinaan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah.
• Pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Akuntansi dan Evaluasi.

2.  Subbidang Akuntansi dan Evaluasi

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan daerah.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja Subbidang Akuntansi dan Evaluasi.
• Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah dan pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.
• Pelaksanaan akuntansi keuangan daerah.
• Pembinaan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah.
• Pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Akuntansi dan Evaluasi.

Tugas

Melaksanakan, membina, dan mengendalikan pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.
• Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah.
• Pelaksanaan pendataan pajak daerah.
• Pelaksanaan pendaftaran pajak daerah.
• Pelaksanaan dan pembinaan penetapan pajak daerah.
• Evaluasi dan penyususnan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan terdiri dari:

1.  Subbidang Pendaftaran

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran pajak daerah.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja Subbidang Pendaftaran.
• Perumusan kebijakan teknis pendaftaran pajak daerah.
• Pelaksanaan pendaftaran calon wajib pajak daerah.
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pendaftaran

2.  Subbidang Pendataan

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan pajak daerah.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja Subbidang Pendataan.
• Perumusan kebijakan teknis pendataan pajak daerah.
• Pelaksanaan pendataan subyek dan objek pajak daerah.
• Pelaksanaan administrasi benda berhaga.
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pendataan.

3.  Subbidang Penetapan Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penetapan pajak daerah.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja Subbidang Penetapan.
• Perumusan kebijakan teknis penetapan pajak daerah.
• Pelaksanaan analisis pajak daerah.
• Pelaksanaan penetapan dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah.
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penetapan.

Tugas

Melaksanakan, membina, dan mengendalikan penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, dan penggembangan pendapatan asli daerah.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan.
• Perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah.
• Pelaksanaan penagihan dan pengendalian penerimaan pajak daerah.
• Pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah.
• Pengembangan pendapatan asli daerah.
• Evalusi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan.

Bidang Penagihan dan Pengembangan terdiri dari :

1.  Subbidang Penagihan

Tugas

Menyiapkan beban penagihan penerimaan pajak daerah.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja Subbidang penagihan.
• Perumusan kebijakan teknis penagihan, pengendalian, pembukuan, dan pelaporan, dan pelayanan restitusi pajak daerah.
• Pelaksanaan penagihan pajak daerah.
• Pelaksanaan pengendalian penerimaan pajak daerah.
• Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pajak daerah.
• Pelaksanaan pelayanan restitusi pajak daerah.
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penagihan

2.  Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan.
• Rumusan kebijakan teknis pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah.
• Pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah.
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan.

3.  Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan perkembangan pendapatan asli daerah.

Fungsi

• Penyusunan rencana kerja Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah.
• Perumusan kebijakan teknis pengembangan pendapatan asli daerah.
• Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pendapatan asli daerah.
• Pelaksanaan analisis dan pengembangan pendapatan asli daerah.
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah.