UNIT KERJA

Tugas

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja sekretariat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah
  • Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
  • Pelaksanaan urusan umum.
  • Pelaksanaan urusan kepegawaian.
  • Pelaksanaan urusan keuangan.
  • Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
  • Pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah.
  • Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah.
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Sekretariat terdiri dari :

1.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  • Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
  • Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
  • Pengelolaan pelengkapan, keamanan dan kebersihan.
  • Pengelolaan dokumentasi dan informasi.
  • Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai.
  • Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian.
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksaanaan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2.  Sub Bagian Keuangan

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan.
  • Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan.
  • Pelaksanaan perbendaharaan pembukuan dan pelaporan keuangan.
  • Pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah.
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

3.  Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
  • Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
  • Pengoordinasian peyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
  • Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretarian dan pelaksanaan kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Tugas

Melaksanakan analisis, perencanaan, dan pengendalian anggaran.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja bidang anggaran.
  • Perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pengendalian anggaran daerah.
  • Pelaksanaan analisis anggaran daerah.
  • Pelaksanaan perencanaan anggaran daerah.
  • Pelaksanaan pengendalian anggaran daerah.
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Anggaran

Bidang Anggaran terdiri dari :

1.  Subbidang Analisis Anggaran

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian analisis dan pembiayaan anggaran.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja Subbidang Analisis Anggaran.
  • Perumusan kebijakan teknis analisis potensi sumber dana dan pembiayaan anggaran.
  • Analisis potensi sumber dana dan pembiayaan daerah.
  • Pelaksanaan pengelolaan investasi daerah.
  • Pelaksanaan administrasi hibah dana daerah.
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Analisis Anggaran.

2.  Subbidang Perencanaan Anggaran

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembiayaan dan pengendalian perencanaan anggaran.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan Anggaran.
  • Perumusan kebijakan teknis perencanaan anggaran.
  • Penyusunan rancangan Anggaaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  • Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran perangkat daerah.
  • Penyusunan dokumen penyediaan dana anggaran kas.
  • Penyusunan informasi penganggaran daerah.
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan Anggaran.

3.  Subbidang Pengendalian Anggaran

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengendalian anggaran.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja Subbidang Pengendalian Anggaran.
  • Perumusan kebijakan teknis pengendalian penganggaran daerah.
  • Penyusunan peraturan penganggaran daerah.
  • Pelaksanaan pengendalian penganggaran daerah.
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pengendalian Anggaran.

Tugas

Melaksanakan dan membina perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja bidang aset.
  • Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan pengamanan aset.
  • Pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan aset.
  • Pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset.
  • Pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan dan pengendalian aset.
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Aset.

Bidang Aset terdiri dari :

1.  Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan aset.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset.
  • Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengadaan aset.
  • Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah.
  • Pengadaan barang daerah sesuai dengan kewenangan.
  • Penyusunan penetapan statuss penggunaan barang milik daerah.
  • Pengurusan status hukum barang daerah.
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset.

2.  Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset.
  • Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah.
  • Pelaksanaan pengamanan fisik barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
  • Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah.
  • Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
  • Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
  • Pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah.
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset.

3.  Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset.

Tugas

Menyiapkan bahan penatausahaan dan pengendalian aset.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset.
  • Perumusan kebijakan teknis penilaian, penatausahaan, pengendalian dan tuntutan ganti rugi barang milik daerah.
  • Pelaksanaan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah.
  • Pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.
  • Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi barang milik daerah.
  • Pelaksanaan penilaian barang milik daerah yang belum memiliki nilai.
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset.

Tugas

Melaksanakan, membina dan mengendalikan belanja gaji, belanja non gaji, dan pengendalian kas daerah.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan.
  • Perumusan kebijakan teknis penatausahaan kuangan daerah.
  • Pelaksanaan penatausahaan belanja gaji, dan belanja non gaji.
  • Pembinaan penatausahaan belanja gaji.
  • Pelaksanaan pengendalian kas daerah.
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perbendaharaan.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari:

1.  Subbidang Belanja Gaji

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pembayaran belanja gaji.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja Subbidang Belanja Gaji.
  • Perumusan kebijakan teknis pengelolaan belanja gaji dan pembinaan penatausahaan belanja gaji.
  • Pelaksanaan pengelolaan belanja gaji.
  • Pembinaan penatausahaan belanja gaji.
  • Evaluasi dan penyusanan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Belanja Gaji.

2.  Subbidang Belanja Non Gaji

Tugas

Menyiapkaan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian penatausahaan belanja non gaji dan pengendalian kas daerah.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja Subbidang Belanja Non Gaji.
  • Perumusaan kebijakan teknis penatausahaan belanja non gaji dan pengendalian kas daerah.
  • Pelaksanaan penatausahaan belanja non gaji.
  • Pelaksanaan pengendalian kas daerah.
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidan Belanja Non Gaji.

Tugas

Melaksanakan dan membina akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja bidang Akuntansi dan Pelaporan.
  • Perumusan kebijakan teknis akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.
  • Pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah.
  • Pelaksanaan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan daerah.
  • Pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :

1.  Subbidang Akuntansi dan Evaluasi

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah dan evaluasi realisasi keuangan daerah.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja Subbidang Akuntansi dan Evaluasi.
  • Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah dan pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.
  • Pelaksanaan akuntansi keuangan daerah.
  • Pembinaan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah.
  • Pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Akuntansi dan Evaluasi.

2.  Subbidang Akuntansi dan Evaluasi

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan daerah.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja Subbidang Akuntansi dan Evaluasi.
  • Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah dan pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.
  • Pelaksanaan akuntansi keuangan daerah.
  • Pembinaan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah.
  • Pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Akuntansi dan Evaluasi.

Tugas

Melaksanakan, membina, dan mengendalikan pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.
  • Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah.
  • Pelaksanaan pendataan pajak daerah.
  • Pelaksanaan pendaftaran pajak daerah.
  • Pelaksanaan dan pembinaan penetapan pajak daerah.
  • Evaluasi dan penyususnan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan terdiri dari:

1.  Subbidang Pendaftaran

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran pajak daerah.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja Subbidang Pendaftaran.
  • Perumusan kebijakan teknis pendaftaran pajak daerah.
  • Pelaksanaan pendaftaran calon wajib pajak daerah.
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pendaftaran

2.  Subbidang Pendataan

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan pajak daerah.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja Subbidang Pendataan.
  • Perumusan kebijakan teknis pendataan pajak daerah.
  • Pelaksanaan pendataan subyek dan objek pajak daerah.
  • Pelaksanaan administrasi benda berhaga.
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pendataan.

3.  Subbidang Penetapan Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penetapan pajak daerah.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja Subbidang Penetapan.
  • Perumusan kebijakan teknis penetapan pajak daerah.
  • Pelaksanaan analisis pajak daerah.
  • Pelaksanaan penetapan dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah.
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penetapan.

Tugas

Melaksanakan, membina, dan mengendalikan penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, dan penggembangan pendapatan asli daerah.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan.
  • Perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah.
  • Pelaksanaan penagihan dan pengendalian penerimaan pajak daerah.
  • Pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah.
  • Pengembangan pendapatan asli daerah.
  • Evalusi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan.

Bidang Penagihan dan Pengembangan terdiri dari :

1.  Subbidang Penagihan

Tugas

Menyiapkan beban penagihan penerimaan pajak daerah.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja Subbidang penagihan.
  • Perumusan kebijakan teknis penagihan, pengendalian, pembukuan, dan pelaporan, dan pelayanan restitusi pajak daerah.
  • Pelaksanaan penagihan pajak daerah.
  • Pelaksanaan pengendalian penerimaan pajak daerah.
  • Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pajak daerah.
  • Pelaksanaan pelayanan restitusi pajak daerah.
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penagihan

2.  Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan.
  • Rumusan kebijakan teknis pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah.
  • Pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah.
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan.

3.  Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan perkembangan pendapatan asli daerah.

Fungsi

  • Penyusunan rencana kerja Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah.
  • Perumusan kebijakan teknis pengembangan pendapatan asli daerah.
  • Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pendapatan asli daerah.
  • Pelaksanaan analisis dan pengembangan pendapatan asli daerah.
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah.
INFORMASI PUBLIK
Pejabat BPKD Rejang Lebong
ANDY FERDIAN,SE
Plt. KEPALA BPKD/ SEKRETARIS
LINSA MARDALENA, S.E.
Kabid Pendaftaran dan Pendataan
Helmi ARDIAN, SE
Kabid Perbendaharaan
OKI MAHENDRA, SH
Kabid Anggaran
EMIR PASHAH,SH
Kabid Penagihan dan Pendapatan
SANDY KOSWARA, ST, MM
Kabid Akutansi
DOdi isgianto, S.Sos
Kabid Aset
Open chat WhatsApp
1
WhatsApp BPKD RL
Selamat datang Bapak/Ibu
Dilayanan publik BPKD Rejang Lebong
Untuk mendapat informasi
Tanya jawab seputar BPKD RL
OPEN CHAT WhatsApp