1. Kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat jadi prioritas;
  2. Kementerian Keuangan telah menetapkan peraturan untuk mendorong pemda melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19;
  3. Pemda akan mendapatkan Dana Transfer untuk penanganan Covid-19 setelah menyerahkan Laporan Kinerja di Bidang Kesehatan.
  4. Pemerintah merevisi postur APBN dalam Perpres 54/2020 dengan Perpres 72/2020 untuk mengakomodir kebutuhan belanja negara yang meningkat terkait penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
  5. Belanja negara menjadi sebesar Rp2.739,16 triliun, di mana Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.975,24 termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebesar Rp358,88 triliun, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp763,92 triliun termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebesar Rp5 triliun.
  6. Dalam Perpres 72/2020, Menteri Keuangan (Menkeu) dapat melakukan pergeseran rincian belanja negara dan pembiayaan anggaran terkait Program PEN.
  7. Untuk memperkuat perekonomian domestik tahun 2020, pemerintah mendorong percepatan belanja dan kebijakan mendorong padat kaya. Melalui TKDD, pemerintah mendorong dan mempercepat pelaksanaan kegiatan dana desa, untuk kegiatan produktif yang menyerap tenaga kerja di desa.
  8. Pemerintah memberikan BLT Dana Desa kepada masyarakat miskin dan tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja, selama 6 bulan dengan jumlah dana yang diterima sebesar Rp 600.000 (3 bulan pertama) dan Rp300.000 (3 bulan berikutnya) paling cepat dimulai dari bulan April. Total BLT Dana Desa yang diterima per Keluarga Penerima Manfaat adalah Rp 2.700.000. Tidak ada batas maksimal pagu dana desa yang dapat digunakan untuk BLT Desa. Total anggaran yang disiapkan untuk BLT Dana Desa naik dari Rp21.192,9 M menjadi Rp 31.789,4 M.
  9. Pemerintah menerbitkan aturan turunan Perpu Nomor 1/2020 yaitu PMK tentang mekanisme pelaksanaan APBN dalam rangka penanganan Covid-19. Penetapan aturan tersebut guna mendorong percepatan disburse berbagai belanja untuk penanganan Covid-19 dengan menyederhanakan mekanisme dan simplifikasi dokumen.
  10. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pinjaman PEN Daerah dan Penempatan Dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Pinjaman PEN Daerah dapat menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah. Melalui APBN 2020, Pemerintah Pusat mengalokasikan total dana sebesar Rp695,2 Triliun, dan khusus dukungan untuk Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp23,7 Triliun yang terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp5 Triliun, cadangan DAK Fisik sebesar Rp8,7 Triliun. Adapun penyediaan fasilitas PEN bagi Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp10 triliun.
  11. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Bersama untuk mempercepat penyaluran TKDD dan realisasi APBD 2020 (SEB Nomor SE-35/MK.07/2020 dan Nomor 4404918/SJ). Gubernur/Bupati/Wali Kota diminta agar segera melakukan percepatan realisasi belanja APBD, melaksanakan pengadaan barang dan jasa belanja APBD dengan mengutamakan produk dalam negeri/produk daerah/UMKM, melaksanakan percepatan belanja infrastruktur daerah dengan mengutamakan padat karya, dan melakukan percepatan pelaksanaan jaring pengaman sosial yang didanai APBD.