BPKD REJANG LEBONG

  1. PKD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
  2. BPKD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  3. BPKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah TUGAS POKOK BPKD mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPKD

  1. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BPKD
  2. Penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengelolaan keuangan daerah
  3. Penyusunan KUA/KUPA berkoordinasi dengan Bappeda
  4. Penyusunan PPAS berkoordinasi dengan Bappeda
  5. Penyusunan rancangan APBD, pergeseran belanja dan rancangan perubahan APBD berkoordinasi dengan Bappeda pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah
  6. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
  7. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
  8. Pengesahan DPA/DPPA-SKPD/UKPD
  9. Pengendalian pelaksanaan APBD
  10. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah
  11. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk
  12. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
  13. penyimpanan uang daerah
  14. penetapan SPD
  15. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan investasi daerah
  16. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah
  17. Penyiapan dan pelaksanaan pinjaman serta pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
  18. Pengelolaan utang dan piutang daerah
  19. Penagihan piutang daerah termasuk prasarana, sarana dan utilitas umumu. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
  20. Penyajian informasi keuangan daerah
  21. Penunjukan kuasa BUD
  22. Pembinaan pejabat fungsional pengelola keuangan daerah
  23. Fasilitasi pengembangan kerjasama keuangan
  24. Penelitian pengembangan keuangan daerah
  25. Penyusunan kode rekening, analisis standar belanja
  26. Pengoordinasian pelaporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dari SKPD/UKPD
  27. Pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
  28. Pengoordinasian, monitoring, dan pengendalian pelayanan pajak dan pemungutan retribusi daerah
  29. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi pengajuan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah atau perusahaan berbadan hukum lainnya
  30. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang BPKD
  31. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BPKD
  32. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi BPKD
  33. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD

Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta visi dan misi Bupati yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2013-2017, maka visi BPKD Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :“Mewujudkan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan, Akuntabel, Responsif,Partisipatif dan Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Rejang Lebong”Pernyataan visi tersebut mengandung rumusan yang hendak diwujudkan oleh pemerintah saat ini hingga 5 (lima) tahun ke depan, yakni menjadikan BPKAD sebagai lembaga yang profesional dalam mengelola keuangan dan aset daerah, yaitu dalam arti :

  1. Transparan Terbuka, baik dalam proses penyusunan rencana keuangan maupun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
  2. Akuntabel Dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
  3. Responsif Menerima dengan baik berbagai masukan yang diberikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Dareah (UKPD), serta menjadikan masukan tersebut sebagai bahan pertimbangan, baik dalam perencanaan, pengawasan maupun pengelolaan keuangan daerah.
  4. Partisipatif Membuka kesempatan kepada pihak yang berkepentingan, terutama SKPD/UKPD, untuk turut serta dalam proses perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
  5. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Rejang Lebong Peran serta pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Rejang Lebong, dengan berupaya seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan administrasi keuangan dan aset secara sistematis, mudah dan tepat waktu kepada seluruh SKPD/UKPD dan meningkatkan kepercayaan kepada masysrskat terhadap pengelolaan keuangan dan aset milik Pemerintah Daerah dengan tetap mentaati prosedur dan berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah :

  1. Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka terwujudnya “Good Governance” (Tata Kelola Pemerintah yang baik).
  2. Terlaksananya Pengelolaan Aset secara administrasi maupun fisik untuk menunjang terwujudnya akuntabilitas inventarisasi aset daerah.
  3. Terlaksananya sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk terwujudnya pelayanan kepada SKPD/UKPD dan masyarakat yang cepat dan akurat mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
  4. Terlaksananya penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban APBD yang transparan, akuntabel dan partisipatif untuk terwujudnya APBD yang efektif dan efisien serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Rejang Lebong.

Tujuan yang akan dicapai atas visi dan misi diatas adalah :

  1. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi kelembagaan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  2. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  3. Terwujudnya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  4. Terwujudnya pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Terwujudnya pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku; dan
  6. Terwujudnya peningkatan kinerja dan profesionalisme SDM.
  7. Terwujudnya tertib administrasi bukti kepemilikan aset Pemerintah Daerah.

Terwujudnya pengemanan aset secara administrasi dan fisik aset milik Pemerintah Daerah

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini BPKD Kabupaten Rejang Lebong dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun bersangkuntan.Dengan demikiansasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu tahun 2013-2017 yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh BPKAD Kabupaten Rejang Lebong meliputi :

  1. Meningkatnya peraturan pembiayaan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  2. Meningkatnya dan berfungsinya mekanisme penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD/UKPD pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  4. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM SKPD/UKPD pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  5. Meningkatnya penyusunan laporan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  6. Meningkatnya tertib administrasi penataan aset millik Pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong.

JUMLAH PNS DAN TENAGA HONORER BPKD RL

PNS
ESELON III
TENAGA HONOR
Open chat WhatsApp
1
WhatsApp BPKD RL
Selamat datang Bapak/Ibu
Dilayanan publik BPKD Rejang Lebong
Untuk mendapat informasi
Tanya jawab seputar BPKD RL
OPEN CHAT WhatsApp